Dr. Helen Dias Andini: Kurangi Risiko Sebelum Bencana Datang

KENDARI – Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh baru dilakukan ketika bencana terjadi. Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat mitigasi, pemetaan risiko hingga kesiapan sistem sejak dini.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana BPBD Sulawesi Tenggara, Dr. Helen Dias Andini, dalam program Econ Talks Unhas TV yang membahas manajemen krisis dan kesiapsiagaan bencana.

Helen mengatakan penanganan bencana membutuhkan perubahan cara pandang. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan langkah ketika situasi darurat sudah terjadi, tetapi harus mampu mengidentifikasi berbagai potensi risiko sebelumnya.

“Jangan pada saat bencana baru kita menganggap bahwa itu krisis,” ujar Helen.

Menurut dia, manajemen krisis harus dibangun melalui sejumlah tahapan, mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, pemetaan risiko hingga perencanaan penanganan bencana.

Upaya tersebut dinilai penting agar ketika bencana benar-benar terjadi, pemerintah dan masyarakat tidak lagi kebingungan menentukan langkah yang harus dilakukan.

Helen juga menyoroti pentingnya memasukkan faktor kebencanaan dalam setiap perencanaan pembangunan. Pembangunan fasilitas umum maupun kawasan permukiman, kata dia, harus mempertimbangkan kondisi dan potensi risiko di lokasi tersebut.

“Apakah dia dibangun di atas lahan yang aman? Apakah dia dibangun misalnya di pinggir sungai, itu kan berarti dia rentan banjir atau di daerah lereng yang rentan longsor,” jelasnya.

Menurut Helen, pembangunan yang tidak memperhitungkan risiko bencana berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar ketika terjadi bencana. Pemerintah nantinya tidak hanya harus menangani korban, tetapi juga mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas yang rusak.

Karena itu, mitigasi perlu dilakukan sejak tahap perencanaan.

Helen menjelaskan Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana, mulai dari BNPB hingga BPBD. Selain itu, terdapat regulasi, standar operasional prosedur, rencana kontingensi, peralatan serta logistik yang menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana.

Namun, keberadaan perangkat tersebut harus dibarengi kesiapan di lapangan.

“Semua sudah tersedia, SOP tersedia, regulasi ada, rencananya sudah ada. Nah, sistemnya sudah harus siap juga digunakan,” katanya.

Salah satu cara memastikan kesiapan tersebut adalah melalui simulasi secara berkala. Dengan simulasi, setiap unsur yang terlibat dapat memahami tugas dan kewenangannya ketika bencana terjadi.

Selain kesiapan pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting. Helen mengatakan edukasi kebencanaan harus diberikan sebelum bencana agar masyarakat mengetahui potensi risiko di wilayah tempat tinggalnya.

Program seperti Desa Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana hingga penguatan kesiapsiagaan di rumah ibadah menjadi bagian dari upaya melibatkan masyarakat.

“Pelibatan masyarakat itu sudah kita laksanakan sejak lama dan memang mereka harus terlibat sebelum bencana itu terjadi,” ujarnya.

Dalam situasi bencana, Helen juga menekankan pentingnya informasi yang akurat. Menurutnya, kecepatan mengambil keputusan harus tetap dibarengi dengan validitas informasi yang menjadi dasar keputusan tersebut.

“Cepat bukan berarti kita tergesa-gesa mengambil keputusan, tetapi bagaimana kita mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia tapi harus valid,” katanya.

Ia menilai media memiliki peran penting dalam penyebaran informasi kebencanaan. Informasi dari lapangan perlu dikomunikasikan dengan baik agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru atau belum terverifikasi.

Penanganan bencana, lanjut Helen, juga membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat harus dapat bekerja dalam satu sistem.

Kolaborasi tersebut perlu memiliki koordinasi dan komando yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan di lapangan.

“Jadi ada satu yang mengkomando kemudian kolaborasi ini dituangkan dalam sebuah satuan tugas,” ujarnya.

Setelah masa tanggap darurat berakhir, pekerjaan pemerintah belum selesai. Tahap rehabilitasi dan pemulihan juga menjadi tantangan karena kehidupan masyarakat harus dikembalikan secara bertahap.

Helen mengatakan pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki jalan, jembatan atau fasilitas umum yang rusak. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga harus dipulihkan.

“Yang menjadi tantangan terbesar untuk kami adalah bagaimana mengembalikan fungsi kehidupan masyarakat secara bersamaan,” katanya.

Dalam proses pemulihan, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Bantuan dapat disesuaikan dengan mata pencaharian warga, seperti bantuan bibit untuk petani, ternak bagi peternak maupun sarana usaha bagi masyarakat pesisir.

Helen menekankan pentingnya prinsip build back better dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya, fasilitas yang rusak akibat bencana tidak seharusnya dibangun kembali dengan tingkat kerentanan yang sama.

“Intinya konsep build back better itu kita tidak membangun kembali dengan kerentanan yang sama,” jelasnya.

Menurut dia, apabila sebuah fasilitas terbukti berada di lokasi yang sangat rentan, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah pembangunan yang lebih aman, termasuk kemungkinan pemindahan lokasi.

Pada akhirnya, daerah tangguh bencana bukan berarti daerah yang bebas dari bencana. Ketangguhan justru terlihat dari kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam memahami risiko, menghadapi bencana, beradaptasi serta memulihkan kehidupan setelah bencana.

“Indikator yang paling penting apakah kita bisa belajar dari kejadian sebelumnya,” ujarnya.

Karena itu, keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat pemerintah bergerak setelah bencana terjadi. Yang tidak kalah penting adalah seberapa jauh risiko dapat dikurangi sebelum bencana datang.

“Tujuan kita bukan secepat mungkin kembali seperti semula, tapi kita ingin pulih dengan lebih baik dan aman,” pungkas Helen. (red)